Dalam struktur perseroan terbatas (PT), direksi dan komisaris memegang peranan strategis dalam menjalankan dan mengawasi perusahaan. Namun, jabatan tersebut juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan.
Legal Clinic Jakarta Law Office kali ini membahas risiko hukum yang perlu dipahami oleh organ perusahaan.
1️⃣ Tanggung Jawab Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Dalam praktiknya, risiko hukum dapat muncul apabila:
- Terjadi kerugian perusahaan akibat kelalaian
- Tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (duty of care)
- Terjadi benturan kepentingan (conflict of interest)
- Tidak memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap regulasi
Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai.
2️⃣ Peran dan Risiko Komisaris
Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan. Risiko hukum dapat muncul apabila:
- Lalai dalam melakukan fungsi pengawasan
- Menyetujui kebijakan yang melanggar hukum
- Tidak bertindak saat mengetahui adanya pelanggaran
Meskipun tidak terlibat langsung dalam operasional, komisaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kondisi tertentu.
3️⃣ Prinsip Business Judgment Rule
Dalam hukum perseroan dikenal prinsip Business Judgment Rule, yaitu perlindungan hukum bagi direksi selama keputusan diambil:
- Dengan itikad baik
- Berdasarkan informasi yang memadai
- Untuk kepentingan perusahaan
- Tanpa benturan kepentingan
Namun prinsip ini tidak berlaku apabila terdapat unsur kelalaian berat atau pelanggaran hukum.
4️⃣ Langkah Mitigasi Risiko
Untuk meminimalkan risiko hukum, disarankan agar perusahaan:
- Memiliki SOP dan tata kelola yang jelas
- Mendokumentasikan setiap keputusan strategis
- Mengadakan rapat dan risalah secara tertib
- Berkonsultasi hukum sebelum mengambil keputusan besar
Pendekatan preventif jauh lebih efektif dibanding penyelesaian sengketa setelah masalah terjadi.