Hukum Perpajakan (Tax Law)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Sanksi diberikan dapat berupa sanksi denda hingga sanksi pidana. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Bukan tanpa sebab, wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dapat disebabkan kurangnya pemahaman perpajakan, pembayaran pajak yang tidak sesuai perhitungan yang disebabkan perubahan aturan atau kenaikan nilai pajak, hingga perbedaan pemahaman peraturan yang belum pasti/multitafsir, hal tersebut kerap menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat yang penyelesaian permasalahannya dapat berujung di pengadilan pajak.

Oleh karena itu kehadiran advokat perpajakan dapat menjadi mitra bagi wajib pajak yang kurang memahami seluk beluk bidang hukum pajak yang beragam dan cenderung terdapat perbedaan persepsi dan ketidakseimbangan hukum antara wajib pajak dan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Advokat pajak memberikan layanan jasa hukum kepada Klien terhadap permasalahan pajak yang dihadapi dari tingkat pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, keberatan pajak, permasalahan perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, hingga upaya penyelesaian permasalahan perpajakan di pengadilan pajak.